Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ketika membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga, Kepala BPJT dan BUJT, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Arief/Man

Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta stakeholders untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan Jaringan Jalan Tol seluruh Indonesia, terutama rencana penggunaan teknologi transaksi tol non-tunai nirsentuh (MLFF) di Jalan Tol, penyelesaian pembebasan lahan dan upaya upaya solutif dalam rangka menurunkan fatalitas kecelakaan dan kemacetan di jalan tol.

“Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR agar dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif tol tidak hanya memperhatikan kelayakan investasi  dan kapasitas jalan tol, tetapi juga memperhatikan pemenuhan SPM jalan tol sesuai dengan amanat UU nomor 2 tahun 2022  tentang jalan,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ketika membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga, Kepala BPJT dan BUJT, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Lasarus mengungkapkan, Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, BPJT, dan BUJT atas pelaksanaan pembangunan Jaringan Jalan Tol. Pembangunan jaringan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Indonesia.

“Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan BPJT agar meningkatkan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol demi terwujudnya pelayanan jalan yang andal dan prima serta pengawasan terhadap BUJT agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Sekretaris BPJT Triono Jasmono mengatakan, penerapan sistem tol elektronik (e-toll) di jalan tol seluruh Indonesia masih menyebabkan kerugian sebesar Rp4,4 triliun per tahun. Hal ini karena masih ada antrian lebih kurang lima detik saat pengguna jalan melakukan tapping kartu untuk pembayaran non-tunai di gerbang tol.

Kehadiran Multilane Free Flow (MLFF) diklaim sebagai teknologi yang mampu mengatasi kebocoran keuangan yang terjadi pada sistem pembayaran tol saat ini. Dengan penetapan teknologi ini, diharapkan pembayaran tarif tol yang dilakukan oleh masyarakat bisa jauh lebih efisien. (hal/sf)